Disperta KP Sampang Diguncang Isu Korupsi Berjamaah, Demonstran: Negara Kalah Lawan Oknum
Sampang, deteketifjatim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) menggeruduk Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP). Aksi tersebut sebagai ekspresi kemarahan atas distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai sarat penyimpangan
Bersamaan dengan dugaan raibnya mesin hand tractor, aset negara yang dibeli dari uang rakyat untuk menunjang produktivitas petani juga menjadi aspirasi dalam unjuk rasa tersebut.
Dalam aksinya, massa mengenakan atribut petani dan membentangkan poster bernada perlawanan. Simbol penegasan atas krisis tata kelola pertanian di Sampang bukan isu administratif, melainkan persoalan keberpihakan negara terhadap petani kecil yang terus dirugikan.
Koordinator Aksi, Zainal, menuding Disperta KP telah kehilangan legitimasi moral sebagai institusi publik. Menurutnya, kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus berulang, maraknya kios yang diduga menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta tidak adanya sanksi tegas menunjukkan adanya pembiaran sistematis.
“Kalau pelanggaran terjadi berulang dan tak pernah ada tindakan, maka ini bukan kegagalan pengawasan, tapi indikasi keterlibatan,” ujar Zainal dalam orasinya. Rabu (14/1/2026),
Sorotan paling tajam tertuju pada dugaan hilangnya sejumlah mesin hand tractor yang berada di bawah pengelolaan Disperta KP. Hingga aksi berlangsung, mahasiswa menilai tidak ada transparansi terkait data inventaris, laporan kehilangan resmi, maupun kejelasan proses hukum atas raibnya aset tersebut.
“Hilangnya aset negara tanpa pertanggungjawaban bukan kesalahan administrasi. Ini potensi tindak pidana korupsi,” tegas Zainal.
Tak berhenti pada Disperta KP, mahasiswa secara terbuka menyeret peran aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal pemerintah. Mereka menilai, pembiaran berlapis dari dinas teknis, aparat penegak hukum, hingga inspektorat telah menciptakan ruang aman bagi dugaan kejahatan birokrasi.
“Kalau Disperta membiarkan, APH diam, Kejari tak bergerak, dan Inspektorat tak mengaudit, maka negara sedang kalah di hadapan oknum,” seru Zainal, disambut teriakan massa.
Aksi sempat memanas ketika Kepala Dinas Pertanian tidak menemui demonstran. Kekecewaan massa berujung pada upaya memasuki kantor dinas, yang kemudian dihalau aparat kepolisian. Situasi ini semakin memperkuat persepsi publik tentang minimnya itikad transparansi dari pihak Disperta KP.
Dalam pernyataan sikapnya, AMS melayangkan tuntutan keras:
1. Desakan audit investigatif total oleh Inspektorat Jatim.
2. Penyelidikan resmi oleh Polres dan Kejari Sampang terkait hilangnya aset negara.
3. Transparansi data distribusi pupuk bersubsidi.
4. Pencabutan izin kios pupuk nakal secara permanen.
5. Desakan agar Kepala Dinas Pertanian mundur dari jabatan jika gagal mengungkap kasus ini.
Mahasiswa memberikan ultimatum 4×24 jam kepada Disperta KP dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan langkah hukum yang nyata. Jika tidak ada perkembangan signifikan, mereka memastikan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar, termasuk pelaporan berjenjang ke tingkat provinsi dan pusat.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Pertanian Disperta KP, Nurdin, menyampaikan dugaan hilangnya hand traktor telah ditangani Polres Sampang dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Dia juga mengakui lemahnya sistem pengamanan di kantor Dispertan KP Sampang karena tidak adanya petugas keamanan.
Pihaknya mengusulkan peningkatan keamanan dengan pembangunan pagar, namun terkendala refocusing anggaran.
“Kami mengusulkan pagar belakang ditinggikan, tetapi anggarannya terkena refocusing. Yang bisa direalisasikan hanya pemasangan kawat berduri,” jelasnya.
Selain itu Nurudin, menyampaikan pihaknya membuka pelaporan seluas luasnya terkait masalah pupuk bersubsidi.
“Kami membuka ruang pelaporan bagi masyarakat terkait pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi,” ujarnya.
“Aksi mahasiswa di depan Kantor Disperta KP Sampang menjadi penanda bahwa krisis pertanian di daerah ini bukan semata soal pupuk dan alat, melainkan tentang akuntabilitas kekuasaan, keberanian penegak hukum, dan keberpihakan negara terhadap petani,” timpal Zainal. (van/ady)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments