Dana Desa Bangkalan Dipangkas 190,5 M, Pemdes Dipaksa “Banting Tulang” Siasati Pembangunan
BANGKALAN, detektifjatim.com – Pemerintah desa (Pemdes) Kabupaten Bangkalan memasuki 2026 dengan beban berlipat. Dana Desa yang selama ini menjadi mesin utama pembangunan anjlok drastis, memaksa desa “banting tulang” agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak berhenti di tengah jalan.
Total Dana Desa Bangkalan tahun ini hanya sekitar Rp91,9 miliar, merosot tajam dibanding 2025 yang mencapai Rp282,4 miliar. Artinya, terdapat 190,5 M yang dipangkas.
Penurunan lebih dari 50 persen ini berdampak langsung pada alokasi per desa yang kini hanya berada di kisaran Rp240 juta hingga Rp373 juta, jauh dari angka di atas Rp1 miliar yang biasa diterima desa pada tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi ini membuat banyak rencana pembangunan desa terancam kandas. Program infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan layanan publik terpaksa diseleksi ulang, bahkan sebagian dicoret dari daftar prioritas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Abdul Aziz, membenarkan turunnya pagu Dana Desa tersebut. Ia menyebut pagu reguler Dana Desa diterima dari Kementerian Keuangan pada 30 Desember 2025 dan langsung disampaikan ke camat serta pemerintah desa.
“Itu pagu reguler Dana Desa yang kami terima dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (14-01-2026).
Di tengah anggaran yang kian menciut, desa justru dihadapkan pada berbagai prioritas nasional. Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 mengatur delapan fokus penggunaan Dana Desa, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun hingga kini, petunjuk teknis dan kepastian alokasi anggarannya masih belum turun.
“Untuk mekanisme dan besarannya masih menunggu aturan turunan,” kata Abdul Aziz.
Situasi ini membuat desa berada di posisi serba sulit. Desa dituntut tetap menjadi garda terdepan pelayanan publik, sementara kemampuan fiskalnya dipangkas tajam.
Sekretaris Jenderal Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bangkalan, Syaiful Ismail, mengakui desa tidak memiliki ruang tawar atas kebijakan tersebut.
“Kami di desa hanya menjalankan kebijakan pusat. Walaupun anggaran turun drastis, roda pemerintahan harus tetap berjalan,” ujarnya.
Kepala Desa Karang Entang, Kecamatan Kwanyar itu menyebut sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Banyak program yang telah disepakati melalui Musrenbangdes terpaksa ditunda bahkan dibatalkan.
“Dengan kondisi anggaran sekarang, mungkin hanya satu atau dua kegiatan yang bisa direalisasikan. Padahal kebutuhan masyarakat sangat banyak,” ungkapnya.
Penurunan Dana Desa ini dikhawatirkan akan memperlambat laju pembangunan desa. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, desa berisiko hanya berkutat pada urusan administratif, sementara kebutuhan riil masyarakat kian terpinggirkan.
“Desa diminta tetap bekerja keras, kreatif, dan patuh. Namun pada saat yang sama, sumber daya yang menopang pembangunan justru dipangkas. Inilah tantangan berat yang kini harus dihadapi desa-desa di Bangkalan,” ucapnya. (san/ady)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments