Dahului Musrembangcam Demi Kunci Kerangka Besar Pembangunan, Bupati Lumajang Buka Forum FKP-RKPD 2027
LUMAJANG, detektifjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang resmi memulai tahapan pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) di Pendopo Arya Wiraraja, Rabu (07/01/2026). Forum tersebut untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dalam pembukaan forum yang dihadiri berbagai elemen, pemangku kepentingan tersebut, Pemkab Lumajang menekankan agar proses perencanaan tidak terjebak dalam rutinitas tahunan yang bersifat administratif semata.
“Kami berharap adanya forum ini bukan hanya formalitas semata dan dianggap hanya sebagai bagian mekanisme penyusunan saja,” harap Bupati Lumajang, Indah Amperawati.
Indah menekankan agar setiap program yang disusun benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat
“Saya harap acara ini bukan hanya formalitas saja, hanya karena alasan seperti tahun kemarin. Kita harus benar-benar cerdas dalam mengelola anggaran, jangan hanya copy paste,” ujar Indah dalam sambutannya
Bupati Perempuan pertama di Lumajang itu lebih menyoroti langkah proaktif pemerintah dalam memulai perencanaan lebih awal. Meskipun saat ini masih berada di awal tahun 2026, pembahasan untuk RKPD 2027 sudah mulai digulirkan sebagai langkah antisipasi dan pemetaan yang lebih matang sebelum melangkah ke tahapan berikutnya.
Langkah tersebut, kata Indah, diambil agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyaring aspirasi publik secara mendalam.
“Meskipun ini masih awal tahun 2026 tapi kita sudah membahas RKPD 2027. RKPD 2027 ini dilakukan sebelum ke Musrenbang Kecamatan,” jelas Bupati Indah.
Mantan Kepala Bappeda itu menjelaskan, penegasan itu mengisyaratkan pemerintah ingin memastikan kerangka besar pembangunan sudah terkunci dengan baik sebelum memasuki diskusi di tingkat teknis kecamatan.
“Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai isu-isu strategis kabupaten,” tambahnya
Mantan Kepala Dinas Kehutanan itu mengatakan, melalui keterlibatan berbagai tokoh masyarakat dan akademisi, hasil dari forum konsultasi publik diharapkan menjadi landasan kuat dalam menyusun dokumen RKPD 2027 yang lebih transparan, akuntabel, dan solutif bagi seluruh masyarakat Lumajang. (c1/ady)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments