Sumenep, detektifjatim.com – Program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Pusat mulai berjalan secara bertahap, meskipun jumlah siswa saat ini masih sangat terbatas. Hingga pertengahan Juli, baru empat orang siswa yang terdata dan bakal mengikuti kegiatan belajar dalam program tersebut.
Sekolah Rakyat yang dirancang sebagai solusi pendidikan terpadu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu target utamanya adalah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Mustangin menjelaskan, untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sementara dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Batuan.
“Sementara tahun ini belajar di SKB Batuan. Baru empat siswa. Sambil menunggu bangunan utama rampung,” ujarnya
Mustangin menyebut, kuota awal disiapkan masing-masing maksimal 50 siswa untuk SD dan SMP. Pemerintah daerah, kata dia, tetap optimistis jumlah itu akan tercapai.
“Minimal masing-masing kelas, 25 siswa. Upaya penyisiran (bagi keluarga kurang mampu) terus dilakukan,” paparnya.
Penyisiran dilakukan semua satuan dibawah naungan Dinsos P3A seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pendamping.
Mantan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Guluk-Guluk itu menyebut kawasan sekolah rakyat akan dibangun di atas lahan seluas minimal 5 hektar dan maksimal 10 hektar, dengan lokasi direncanakan berada di Desa Patean.
“Syarat utama pembangunan adalah lahan harus bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah,”paparnya
Mantan Camat Gapura itu menambahkan, fasilitas yang disiapkan mencakup laboratorium, lapangan olahraga, asrama, ruang belajar, dapur, serta tenaga pendidik dan pengasuh, meniru konsep makan bergizi gratis (MBG).
“Keseluruhan sistem akan berada dalam satu kawasan. Rencananya, pembangunan gedung tipe 1 C. Akan dilaunching pada bulan Agustus, sembari menunggu informasi lanjutan dari kementerian terkait,” paparnya
Disinggung mengenai minimnya siswa, pria Kelahiran Tulungagung itu menyebut upaya penjaringan siswa terus dilakukan. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah dikerahkan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi ke berbagai desa.
“Bahkan, surat dari camat telah dikirimkan ke kepala desa agar bisa membantu mengidentifikasi anak-anak yang layak mendapatkan akses pendidikan di Sekolah Rakyat,” ucapnya. (c1/ady)
No Comments