Kritisi Belanja Barjas Rp600 M, Modal Rp290, MP3S: APBD Sumenep Lebih Utamakan Kesejahteraan Pegawai Daripada Rakyat
Sekda Sumenep Edy Rasiyadi bersama Bappeda, BPPKAD dan OPD teknis menerima audiensi MP3S soal barjas dan modal, (Dok/Detektif Jatim) Sumenep, detektifjatim.com – Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S) mengkritik kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2025. Pasalnya, kebijakan itu dinilai tidak mencerminkan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025.
MP3S menilai kebijakan APBD Sumenep lebih memprioritaskan kesejahteraan pegawai daripada rakyat. APBD Sumenep yang sebelumnya sebesar Rp2,87 triliun dipotong menjadi Rp2,6 triliun. Pemotongan anggaran tersebut dinilai tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketua MP3S Sumenep Abdul Aziz Salim Syabibi merinci postur APBD Sumenep 2025. Antara lain, belanja pegawai Rp1,2 triliun, belanja barang dan jasa (Barjas) Rp600 miliar. Barjas tersebut, kata Aziz, diefisiensi hanya Rp26 miliar.
“Sementara belanja modal Rp290 miliar diefisiensi Rp200 miliar. Sumbernya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ada kecenderungan tidak ditransfer. Sisanya belanja hibah,”kata Aziz melalui keterangan tertulis, Senin (28/04/2025)
Mantan ketua DPD Nasdem Sumenep itu menilai melihat postur anggaran tersebut Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Aziz menilai Pemkab Sumenep seolah mempertahankan kemiskinan dan memperjuangkan kepentingan organisasi perangkat daerah (OPD) atau lembaga ketimbang rakyat.
“Contoh dari anggaran belanja jasa dan barang dari Rp600M hanya berkurang 26M. Sedangkan Infrastruktur dari Rp290M berkurang Rp200M,” herannya.
Aziz menyarankan untuk mengalihkan 50 persen anggaran belanja barjas ke belanja modal. Tujuannya, untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Lalu, tingkatkan anggaran infrastruktur dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan.
“Kalau sekarang anggaran penyesuaian di sektor belanja modal Rp90M tambah (lagi) Rp200 M. Sektor perikanan dari Rp2 M naikkan ke Rp50 M,”urainya.
Pria asal Pulau Kangean itu menjelaskan, pesan presiden jelas, efesensi dilakukan utk mengalihkan anggaran yang tidak produktif menjadi profuktif. Khususnya untuk menunjang swasembada pangan.
“Sumenep daerah kepulauan dan mayoritas penduduk sumenep nelayan. Untuk Swasembada pangan disektor yang sangat menjanjikan perlu dilakukan dengan memberi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan nelayan,” pintanya.
MP3S berharap pemerintah dapat memprioritaskan kebutuhan rakyat dan melakukan efisiensi anggaran yang tepat untuk mengurangi kemiskinan di Sumenep. Dengan demikian, Sumenep dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan yang saat ini menempatkannya sebagai salah satu kabupaten termiskin peringkat 3 di Jawa Timur.
“Jadi persoalan ini adalah persoalan keberpihakan juga kemauan pemerintah saja.
Kalau mau pasti bisa,” pungkasnya.
Sayangnya, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) BPPKAD Sumenep Fardiansyah belum memberikan keterangan. Konfirmasi yang disampaikan wartawan belum ada jawaban (ady).
Related posts
Galeri Pos
Pos Terbaru
No Comments