Warga Pulau Kangean Demo Tolak Survei Seismik 3D, Camat Arjasa-KEI Tekan Kesepakatan

Sumenep, detektifjatim.com– Masyarakat Pulau Kangean melakukan aksi demonstrasi penolakan rencana survei seismik 3D dan eksplorasi migas di wilayah mereka, di Kantor Kecamatan Arjasa, Senin (16/06/2025)

Dalam aksinya mereka menyampaikan penolakan secara tertulis yang telah disetujui oleh Camat Arjasa dan perwakilan PT Kangean Energy Indonesia. Koordinator aksi Hasan Basri membeberkan tujuh poin penolakan tersebut.

“Pertama kami meminta Camat menghentikan sosialisasi survei seismik 3D di tingkat desa terdampak karena dinilai menimbulkan keresahan publik,” kata Hasan dalam pernyataan tertulis.

Kedua, kata Hasan, masyarakat menolak seluruh rencana survei seismik dan eksplorasi migas di Pulau Kangean. Aktivitas hulu migas dianggap berpotensi merusak ekosistem laut, merugikan nelayan, dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

“Lindungi hak hidup dan ruang kelola. Negara wajib menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Kangean yang bergantung pada laut dan lingkungan yang sehat, bukan pada janji-janji investasi yang mengorbankan ruang hidup,” ucapnya.

Selanjutnya, kembalikan kedaulatan tanah kepada masyarakat adat dan lokal. Hasan menegaskan tidak boleh ada proyek yang berjalan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat terdampak secara utuh dan bermartabat.

“Pemerintah mencabut atau menolak izin eksplorasi/eksploitasi migas di wilayah Kepulauan Kangean,” katanya lagi.

Warga juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  melakukan audit lingkungan dan sosial secara menyeluruh terhadap operasional KEI.

“DPRD Sumenep dan Pemerintah Daerah menyatakan sikap resmi dan melindungi masyarakat pesisir serta pulau kecil sesuai amanat konstitusi.

Pernyataan ini ditandatangani oleh Camat Arjasa atas nama Agyllzar Sukma serta perwakilan dari PT Kangean Energy Indonesia pada hari Senin, 16 Juni 2025, dengan disertai materai sebagai pengesahan. (ady)